Oleh: Hayyu Febriani

Manusia sangat tergantung pada tanaman untuk kebutuhan pangannya. Tekanan akan penyediaan pangan meningkat seiring naiknya populasi yang terus-menerus di dunia. Indonesia merupakan negara yang hampir 80% masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Sektor pertanian juga erat hubungannya dengan kondisi sosial ekonomi dan politik. Sehingga jika terjadi krisis pangan, maka wajar terjadi gejolak sosial ekonomi dan politik di masyarakat.

Permasalahan yang mencolok adalah masalah beras. Melihat kembali sisi historis pada zaman Belanda, beras merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan pengaturan khusus dari pemerintah. Tahun 1933, Belanda membatasi impor dengan cara lisensi dan harga-harga diawasi langsung oleh pemerintah. Pemerintah lebih mengutamakan distribusi antar pulau supaya daerah yang mengalami defisit beras di luar jawa bisa memperoleh tambahan beras dari jawa dan bali. Tata perberasan Belanda tersebut berubah setelah Belanda menyerah pada Jepang. Jepang lebih mengutamakan supply untuk memenuhi kebutuhan logistic tentara Jepang dalam perang.

Pada tahun 1984, Negara kita berhasil mencapai swasembada beras. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama, revolusi hijau membuat lunturnya kemandirian petani dengan tergantung pada bahan-bahan kimia yang digunakan untuk memperoleh produksi yang besar. Hingga saat ini sektor pertanian masih dipertanyakan apakah bisa terus bertahan dan menjadi penggerak roda perekonomian bangsa.

Mempengaruhi Stabilitas Nasional

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling tahan terhadap fluktuasi ekonomi internasional. Pasca krisis ekonomi 1997, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil banyak berpengaruh pada siklus ekonomi. Saat investasi, manufaktur, dan indikator runtuh, ternyata pertanian tetap bertahan karena kebutuhan dan keberadaannya menjadi pokok utama ekonomi rakyat.

Pengaruh sektor pertanian dan perkebunan sangat erat dengan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, implikasi serius dari naiknya harga beras bukan hanya pada persoalan mikro. Harga beras yang melonjak akan memicu inflasi. Bulan November 2006, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi Indonesia tidak lagi overheated, karena inflasi bisa diredam sampai satu digit. Menjaga keseimbangan harga dan stok harus diperhatikan. Jika inflasi naik lagi maka itu merupakan pertanda bahwa stabilitas nasional akan terganggu.

Faktor eksternal yang bisa membuat sektor pertanian hancur, misalnya serbuan impor dan penyelundupan. Faktor tersebut harus diperketat karena negara sangat dirugikan dengan penyelundupan komoditas seperti gandum, kedelai, jagung, beras yang diperkirakan mencapai jutaan ton per tahun.

Di sektor perkebunan pernah terjadi  hambatan dalam ekspor minyak kelapa sawit ke India karena adanya ketentuan beta karoten yang diberlakukan pemerintah India sejak Agustus 2003. Hal ini dikarenakan 90% minyak kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi kadar beta karoten 500-2500mg/kg yang ditentukan India. Permasalahan pada pertanian dan perkebunan hendaknya menjadi koreksi untuk masa depan perekonomian Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi perekonomian bangsa, karena pertanian dan perkebunan merupakan sektor utama dalam perekonomian.

Cekaman Globalisasi

Banyak terjadi pro dan kontra sehubungan terlibatnya Indonesia dalam perdagangan bebas. Alasannya karena produk Indonesia masih belum siap dengan serbuan impor. Pasar bebas adalah kunci utama terbukanya integrasi ekonomi.

Sejak 1 Januari 1995 World Trade Organization (WTO) melalui Agreement on Agriculture (AoA), yang intinya pada tahap 1 mengatur pada tiga hal yaitu perluasan akses pasar melalui penurunan dan penghilangan tarif; pemotongan dukungan domestik atau subsidi dalam negeri; dan pemotongan subsidi ekspor, seperti misalnya kredit ekspor. Perundingan AoA tahap 2 sejak Januari 2000 hingga sekarang, tujuannya yaitu pengurangan tarif dan pemotongan subsidi lebih lanjut. Akan tetapi negara maju tidak mau memotong subsidinya. Akhirnya negara maju sepakat untuk menurunkan tarif produk pertaniannya sebesar 36% dalam waktu 6 tahun dan negara berkembang sebesar 24% dalam waktu 10 tahun. Subsidi dibatasi karena akan menyebabkan surplus di dalam negeri. Kemudian surplus produksi tersebut di ekspor ke luar negeri. Sehingga harga produk turun di pasaran dunia. Karena harga internasional turun, pembeli akan cenderung impor dibandingkan membeli produk pertanian lokal.

Pemerintah Indonesia telah mengusulkan Special Safeguard mechanism (SSM) untuk mengecualikan produk-produk pertanian yang penting (seperti beras, gula, jagung) dari penurunan tarif dan mempunyai mekanisme pengaman terhadap ancaman impor. SSM dalam pasal 5 perjanjian AoA menetapkan bahwa negara-negara yang melakukan tarifikasi berhak untuk menetapkan tarif pengaman ketika terjadi kenaikan impor yang mendadak dan jatuhnya harga. Saat ini SSM hanya dimiliki oleh negara maju dan 21 negara berkembang. Hal ini akan berakhir tahun 2010.

Tahun 2005, dikeluarkan kebijakan tentang revitalisasi pertanian yang juga merupakan produk dari globalisasi. Untuk menghadapi globalisasi, pentingnya pembentukan petani yang terdidik untuk mendukung peningkatan sektor pertanian di mata internasional.

Membangun perekonomian

Indonesia secara ekonomi masih sangat relevan jika bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan kini banyak dilirik perusahaan-perusahaan karena menjanjikan. Perusahaan-perusahan besar dan telah sukses dengan berbasis pertanian bermunculan di dunia, misalnya Pioneer Hybrid, Monsanto, Unilever, Pizza Hut, dan sebagainya.

Apabila kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian, maka tidak perlu impor karena di dalam negeri sudah terpenuhi. Peningkatan peran kelembagaan juga sangat diperlukan untuk mencapai kejayaan agribisnis. Pada tahun 2005, pertanian menyumbangkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 13,41%. Sedangkan total tenaga kerja yang diserap melalui pertanian sekitar 46,7 juta jiwa.

Produk perkebunan seperti gula dan minyak goreng  mempunyai peran penting dalam memelihara ketahanan pangan, karena ketahanan pangan merupakan syarat penting bagi ketahanan nasional. Penyediaan lapangan kerja pada sektor perkebunan mempunyai kontribusi yang signifikan. Sektor perkebunan mempunyai wilayah strategis dalam pengembangan wilayah di pedesaan, marginal, dan terpencil. Hingga tahun 2003, tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 17 juta jiwa.

Selama periode 2000-2003, laju pertumbuhan sektor perkebunan selalu diatas laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Misalnya pada tahun 2001, laju pertumbuhan ekonomi secara nasional sekitar 3,4% dan sektor perkebunan tumbuh dengan laju sekitar 5,6%. Dapat diketahui bahwa perkebunan dapat menjadi andalan dalam perekonomian bangsa kita. Selain itu, sektor ini mempunyai nilai penting dalam penciptaan nilai tambah pada PDB. PDB perkebunan terus meningkat dari sekitar Rp 33,7 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp 47,0 triliun pada tahun 2003, atau meningkat dengan laju sekitar 11,7% per tahun. Dari ekspornya, sektor perkebunan turut menyumbang devisa. Lebih dari 50% dari total produksi adalah untuk ekspor.

Dengan faktor ekonomi diatas pembangunan bisa berfokus pada pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam di Indonesia. Keberpihakan pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung sektor ini. Penyediaan insentif dari pemerintah bagi dunia usaha dibutuhkan untuk menghidupkan produsen dan pasar domestik.

Dalam Munas Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) tahun 2003 disimpulkan bahwa sektor pertanian harus mengalami rekonstruksi dan restrukturisasi. Pertanian harus menjadi ‘jantung’ bagi pembangunan nasional.

Melirik kesuksesan negara lain

Negara Australia, Thailand, Vietnam, berorientasi bisnis pada tanaman perkebunan, hortikultura, tanaman pangan serta peternakan. Devisa yang diperoleh negara-negara tersebut mencapai miliaran dollar AS. Hal ini bisa terjadi karena fokus dan konsistensi negara tersebut dalam membangun pertanian. Pembangunan pertanian bukan hanya masalah menanam saja, tetapi juga pendanaan, pemasaran, penyediaan infrastruktur, dan intensif bagi peningkatan produksi. Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, efisiensi, kualitas, serta nilai tambah.

Pentingnya sektor pertanian terlihat pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada yang memberikan subsidi US$ 360 Milyar untuk memproteksi pertaniannya. Komitmen mereka untuk membangun pertanian sangat kuat dan tangguh. Negara Indonesia yang kekayaan alamnya melimpah seharusnya memperhatikan kesempatan ini. Proteksi terhadap pertanian lokal harus dikedepankan sehingga pembangunan pertanian dan perkebunan bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah seharusnya berpihak lebih pada sektor ini karena sudah jelas merupakan penggerak perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah perlu membuat konsep lebih dalam lagi baik dari segi melek informasi, teknologi, hukum, dan pemasaran supaya negara kita siap dalam perekonomian dunia. Selain itu, diperlukan realisasi yang nyata mengenai pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam—seperti  plasma nutfah, tanah, air dan hutan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun, misalnya revitalisasi pertanian, reforma agraria juga harus direalisasikan supaya roda perekonomian terus berputar tanpa timbul gejolak-gejolak krisis dalam sosial, ekonomi maupun politik yang berkepanjangan.

Sektor pertanian dan perkebunan yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia dapat memberikan kesempatan kerja yang terbuka sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Sedangkan tujuan utama dari Millenium Development Goals (MDGs) yaitu pengurangan jumlah orang miskin dapat tercapai dengan adanya lapangan kerja di sektor tersebut.

Essay, Malang, 8 September 2007.